Ujian Kejujuran

Thursday, April 30th, 2009 | Author: suharyanto

Oleh: Suharyanto

Minggu-minggu ini, dunia pendidikan kita tengah disibukkan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), baik tingkat SLTA maupun SLTP. Untuk tingkat SLTA telah berlangsung minggu lalu dan kita dikejutkan dengan adanya berita perbuatan curang beberapa oknum kepala sekolah dan guru untuk alasan “menolong” siswanya supaya mendapatkan nilai yang baik.

Mengapa sampai terjadi “perbuatan tidak terpuji” seperti itu? Bukankah kejadian serupa pun terjadi pada UN tahun lalu, dimana beberapa oknum guru tengah mengerjakan soal UN untuk menggantikan hasil kerjaan siswanya dan kemudian tertangkap tangan oleh Densus 88 antiteror. Tidakkah hal tersebut mejadikan pelajaran berharga? Belum lagi bentuk-bentuk kecurangan yang lain yang mungkin tidak kita temui tetapi dapat “dirasakan” aromanya.
Mengapa tiap kali pelaksanaan UN banyak pihak mengalami stress, mulai dari orang tua murid, guru dan bahkan kepala sekolah? Bagi orang tua murid jelas mereka cemas, takut putra-putrinya tidak lulus. Bagi guru dan kepala sekolah barangkali terkait dengan reputasi diri dan sekolah yang bersangkutan. Belum lagi bila keberhasilan (dengan tingkat kelulusan tertentu), taruhannya adalah kedudukannya, jelas ini merupakan sesuatu yang “masuk akal” bila kemudian guru dan kepala sekolah merasa was-was dengan hasil UN.

Apakah hal tersebut merupakan justifikasi pentingnya pengawas dan pemantau independent dalam UN? Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini, pelaksanaan UN harus diawasi oleh Pengawas Independen untuk ”menjamin” pelaksanaan UN berlangsung dengan fair. Walaupun ini tidak menjadi jaminan karena kebocoran bisa terjadi di banyak lini yang tidak terjangkau oleh pengawas independen. Namun dengan adanya pengawas independen menunjukkan bahwa paling tidak pelaksanaan UN yang sudah-sudah dicurigai tidak berlangsung dengan jujur, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus dalam UN.

Yah, itulah keprihatinan kita. Kejujuran pelaksanaan UN sudah diragukan sehingga perlu adanya pengawas independen. Laksana pemilu saja, yang memerlukan pengawas dan pemantau independen demi pemilu yang LUBER. Jika dari tingkat sekolah sudah diawali dengan ketidakjujuran, lantas bagaimana dengan kelanjutannya? Inilah krisis pendidikan kita yang sesungguhnya. Sekolah, atau tepatnya pendidikan sudah menjadi objek penderita. Sekolah sudah menjadi ajang permainan pejabat politik, lebih-lebih menjelang pemilu, para petinggi daerah mematok target tertentu. Kedudukan guru dan kepala sekolah menjadi terancam oleh tindakan politis para pejabat politik sehingga untuk mengamankan kedudukannya bertindaklah di luar kejujuran, kasak-kusus tak tentu arah. Nilai-nilai kemandirian dan kejujuran dalam proses pendidikan selama tiga tahun hilang seketika hanya beberapa hari. Proses pendidikan yang juga berlangsung selama 3 tahun harus ditentukan oleh ujian ”kognitif” beberapa hari saja. Sekolah (guru dan kepala sekolah) benar-benar tidak memiliki akses untuk menilai dan menentukan kelulusan murid. Padahal mereka yang tahu persis akan siswa-siswanya. Sebuah sistem yang patut untuk dievaluasi.[]

Bengkulu Ekspress, Rabu 29 April 2009

sumber: http://unib.ac.id/blog/suharyanto/2009/04/

Relevankah Pendidikan Menengah?

Kamis, Agustus 21, 2008

Artikel berikut ini adalah versi asli dari yang dipublikasikan di Opini Kompas, 21 Agustus 2008.

Selama beberapa dekade, pendidikan formal telah menjadi bagian alami dari kehidupan masyarakat moderen sedemikian sehingga kita melihat sekolah sebagai prasyarat untuk menjalani kehidupan yang produktif. Mereka yang tidak bersekolah hampir dapat dianggap akan tersisih dari tatanan masyarakat moderen, tanpa adanya pilihan maupun keberuntungan.

Namun bagaimana sebenarnya pendidikan formal, terutama sekolah menengah, memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia? Dua berita di Kompas mengindikasikan bahwa hanya 17,2% dari 28 juta penduduk Indonesia usia 19-24, dan 6,2% dari 306.749 murid di SMP Terbuka yang dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi (5 Agustus 2008).

Padahal kebanyakan SMU, terutama SMUN, masih menekankan hafalan terhadap lebih dari selusin mata pelajaran setiap minggunya dan mempersiapkan siswa untuk Ujian Nasional, dengan harapan kebanyakan dari lulusan sekolah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Namun ternyata upaya ini hanya mencakup 17,2% pemuda-pemudi Indonesia. Lalu apakah fungsi pendidikan di sekolah menengah bagi 82,8% ‘sisa’nya?

Dalam sebuah kunjungan ke SMAN 1 di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya mengamati siswa-siswi di kelas Kimia sedang belajar menghitung lokasi atom pada tabel periodik untuk mengidentifikasi jenis zatnya. Padahal sekolah tersebut tidak memiliki dana untuk melangsungkan eksperimen di laboratorium kimia, sehingga kemungkinan besar siswa-siswi tidak akan pernah melihat zat-zat kimia yang telah mereka identifikasikan.

Walaupun sebagian dari lulusan SMAN 1 berencana melanjutkan ke universitas, lebih banyak yang akan mencoba memasuki dunia kerja dengan menggunakan ijazah SMA mereka sebagai satu-satunya modal. Di desa yang berpenduduk 22.117 orang, hanya 7% lulusan SMU dan 1,2% lulusan diploma dan sarjana. Dengan kata lain, hanya sekitar 14,6% lulusan SMU yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya (Kecamatan Marangkayu, 2008). Lalu apakah gunanya kemampuan untuk mengidentifikasi jenis zat sebuah atom untuk kehidupan dan masa depan kebanyakan murid disana? Nyaris tidak ada.

Ijazah SMU telah dianggap sebagai paspor untuk memasuki dunia kerja, padahal Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan dari 10 juta pengangguran usia kerja, 55% berpendidikan sekolah menengah (BPS, 2008). Jelas, lulusan sekolah menengah tidak dipersiapkan dan tidak memiliki ketrampilan untuk memasuki dunia kerja.

Pendidikan menengah di Indonesia sangat terfokus pada pengembangan kemampuan akademik menuju universitas, dan karenanya tidak – atau lebih tepatnya belum – relevan bagi mayoritas pemuda-pemudi Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya muncul adalah: Lalu, pendidikan menengah seperti apa yang lebih relevan?

Mengambil Desa Marangkayu sebagai contoh kasus, 78% perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara datang dari bidang pertambangan dan penggalian, dan 11% dari pertanian (ProVisi Education, 2007). Sementara di Desa Marangkayu 28,4% bekerja di bidang pertanian dan perkebunan karet, 5% karyawan, 1,7% wiraswasta, dan 2,8% bekerja di bidang pertukangan, nelayan, dan jasa, sementara sisanya tidak terdata (Kecamatan Marangkayu, 2008).

Dengan kata lain, sedikitnya 78% sumber perekonomian tidak melibatkan peran dan belum mensejahterakan kebanyakan warga Desa Marangkayu. Dapatkah pendidikan menengah mencoba mengatasi kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan untuk mengolah sumber alam lokal? Bukankah pekerjaan kebanyakan penduduk di bidang pertanian dan perkebunan karet seharusnya dapat dijadikan sumber pembelajaran?

Saya tidak menyarankan agar semua sekolah menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara berbondong-bondong memfokuskan perhatiannya pada bidang pertambangan, penggalian, dan pertanian. Namun dari pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya alam lokal, pembelajaran di sekolah dapat bersifat lebih kontekstual dan bermakna bagi keberlangsungan kehidupan dan kemajuan komunitas lokal.

Misalnya, dalam pelajaran Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, siswa dapat meneliti asal usul keberadaan Desa Marangkayu, latar belakang sosial ekonomi, jenis pekerjaan, dan permasalahan sosial. Dalam pelajaran Geografi siswa dapat mendatangi lahan-lahan pertambangan, perminyakan, pertanian, dan perkebunan untuk mengkaji perbedaan antar lahan. Kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan pelajaran Biologi yang mengkaji kondisi dan masalah lingkungan, ekosistem, jenis tanaman dan binatang lokal, dll.

Kemampuan siswa dalam mewawancara, menganalisa, dan membuat laporan mengasah ketrampilan interpersonal, berpikir, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan tentang sumber daya lokal, dari rumput-rumput ilalang, berbagai jenis daun, dan batu-batuan dapat dijadikan bahan dasar untuk pelajaran Kesenian dan Teknik Ketrampilan, yang hasilnya dapat dijual ke kota terdekat untuk menjajagi kemampuan berwiraswasta.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan memberikan ketrampilan dan pengetahuan lokal yang memungkinkan sebagian besar siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja, tanpa mengesampingkan pengetahuan akademik bagi mereka yang mampu dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari pembahasan contoh kasus di atas, tersirat bahwa solusi untuk permasalahan pendidikan menengah yang lebih relevan membutuhkan kajian mengenai kondisi lokal sehingga solusinya bersifat kontekstual terhadap komunitas. Kondisi komunitas yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda pula.

Pendidikan menengah yang kita kenal sekarang baru memberikan tawaran solusi yang diseragamkan dengan menggunakan sebagian kecil penduduk Indonesia sebagai tolak ukur. Sementara untuk mayoritas penduduk, masih perlu dikaji dan dirumuskan bentuk-bentuk pendidikan yang lebih relevan, yang kemungkinan besar belum kita kenal sekarang.

Diposkan oleh Dewi Susanti di 09:28
sumber : http://ruangjeda.blogspot.com/2008/08/relevankah-pendidikan-menengah.html

Bubarnya Pendidikan Sekolah Menengah

Maaf kalau judul postingan kali ini agak keras. Tulisan ini juga merupakan postingan lanjutan dari tulisan saya tahun lalu mengenai PSB (Penerimaan Siswa Baru), khususnya Kota Bandung. Semenjak berubahnya sistem NEM menjadi UAN, UAS, atau whatever-lah, Menurut saya, ini adalah awal kehancuran pendidikan sekolah tingkat menengah (SMP dan SMA). Mengapa? Sistem saat ini benar-benar kacau, nilai hasil UAN tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nilai rata-rata anda 8 sudah tidak berguna. Mau masuk SMA Negeri aja luntang-lantung.

Menurut anda apakah nilai 80 dari 100 atau 8 dari 10 cukup besar? (Mohon umpan balik pembaca sekalian). Bagi saya, Iya! Sangat besar. Jujur saja, cukup sulit memperoleh nilai 80, apalagi di bangku kuliah (80 bisa dapet A coy!). Sayangnya, nilai 8 dari 10 tersebut sangat tidak berguna sekali apabila teman-teman masih sekolah. Sangat menyedihkan bukan? (udah dapat nilai gede..Eh, taunya gak kepake..cape deh!).

Saya bukannya tidak bangga akan kualitas pendidikan di negeri ini yang cenderung meningkat(?). Hal ini terlihat dari meningkatnya rata-rata nilai UAN. Namun, rasanya masih tidak logis apabila sangat banyak sekali orang yang memperoleh nilai hampir sempurna. Apalagi terdapat rumor fakta yang menyatakan adanya SMS kunci jawaban UAN SMP dan SMA di Kota Bandung. Diatas kertas, pendidikan di negeri ini memang meningkat. Pada kenyataannya ini adalah kebrobrokan luar biasa.

Bagaimana menurut bapak-bapak pejabat Pendidikan Nasional sekalian? Ingin menghancurkan bangsa ini atau memajukan bangsa ini? Sebaiknya ubah sistem sekarang yang terlalu rawan kecurangan. Apalagi katanya 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Bangkitlah dengan Kejujuran!

Written by Wildan

Juli 5, 2008 pada 9:22 pm

sumber: http://wildavy.wordpress.com/2008/07/05/bubarnya-pendidikan-sekolah-menengah/